Rumah247.com – Negara selalu membutuhkan pemasukan untuk menyokong kegiatan pemerintahan yang bertujuan untuk melayani masyarakat. Pemasukan tersebut datang dari berbagai sektor, terutama pajak sebagai sektor yang paling banyak berkontribusi untuk penerimaan negara.
Namun penerimaan negara tidak hanya berasal dari pajak. Masih ada sumber lainnya di luar pajak. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, bahwa penerimaan negara terdiri atas pajak, hibah, hingga penerimaan bukan pajak. Segala penerimaan itu adalah dasar dari penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disusun pemerintah.
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai salah satu sumber pemasukan negara, juga merupakan sektor yang sangat berkontribusi dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan. Asalnya bisa dari berbagai lini, mulai dari aktivitas pemanfaatan sumber daya alam, pengelolaan kekayaan negara hingga pemasukan dari biaya administrasi layanan publik yang dikelola pemerintah.
PNBP
PNBP adalah kepanjangan dari penerimaan negara bukan pajak. PNBP merupakan seluruh penerimaan yang diterima pemerintah pusat, namun yang bukan berasal dari pajak.
Lebih lengkapnya, PNBP adalah penerimaan dari pungutan negara yang dibayar oleh orang pribadi atau badan yang memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Sektor-sektor yang masuk dalam lingkup PNBP dan merupakan objek PNBP seperti pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan, pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan, pengelolaan Barang Milik Negara, pengelolaan dana dan hak negara lainnya.
PNBP ini adalah pemasukan dari aktivitas masyarakat mengurus dokumen semacam paspor, KITAS, perpanjangan SIM hingga pembayaran tilang.
Selain itu, dari sektor usaha, pembayaran dividen BUMN dan biaya administrasi terhadap pelayanan publik yang disediakan oleh kementerian/lembaga juga termasuk PNBP. Sekarang Anda sudah mengetahui apa itu PNBP. Nah, jika Anda sedang mencari rumah di kawasan Depok. Cek daftar huniannya dibawah Rp500 juta di sini!
Aturan Hukum PNBP
PNBP secara spesifik diatur dalam Undang Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Undang-undang ini memuat pengertian, objek dan subjek, pengelolaan, hingga tarif PNBP.
Hadirnya Undang-Undang yang mengatur tentang PNBP secara menyeluruh, memastikan bahwa proses hulu ke hilir terkait PNBP berjalan dengan baik. Terutama untuk menyelesaikan berbagai tantangan seperti praktik pungutan tanpa dasar hukum hingga alur pemungutan sampai pengelolaan PNBP.
Jenis Objek PNBP
Ada banyak jenis objek PNBP. Pembagian jenis objek ini pada dasarnya pembagian berdasarkan bidang aktivitas yang menghasilkan PNBP itu sendiri, yang mana secara garis besar, ada enam bidang:
Sebab bumi, air, serta kekayaan alam lainnya dikelola oleh negara, maka aktivitas pemanfaatannya pun menghasilkan pemasukan bagi negara dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak. Sebagai contoh, aktivitas pertambangan, akan memberikan PNBP yang besar bagi negara melalui pembayaran dividen hingga pembayaran lisensi.
Mengenai tarif PNBP di bidang ini, diatur oleh pemerintah berdasarkan pertimbangan nilai hingga kualitas sumber daya alam, dampak pengenaan tarif terhadap dunia usaha hingga terhadap lingkungan, serta aspek keadilan.
PNBP juga berasal dari pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah, meliputi berbagai bentuk penyediaan barang, jasa dan juga pelayanan administratif. Pelayanan ini menjadi tanggung jawab pemerintah, baik dalam hal pemenuhan kebutuhan masyarakat, atau pelaksanaan dari ketentuan undang-undang yang berlaku. Contoh di bidang ini yaitu penerimaan dari aktivitas pemberian hak paten.
Bidang ini meliputi pengelolaan atas kekayaan negara yang berasal dari APBN, dan dijadikan sebagai penyertaan modal negara maupun perolehan lain yang sah. Contohnya yaitu penerimaan dari pengelolaan kekayaan negara dari laba pemerintah, penjualan surat berharga dan lain sebagainya.
Aktivitas Pengelolaan Barang Milik Negara juga menghasilkan pendapatan yang besar bagi negara. Misalnya lewat pemanfaatan aset negara berupa kawasan olahraga yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, sehingga memberikan nilai ekonomi bagi pemerintah. Nilai ekonomi ini dihitung lewat aliran pendapatan, dan juga penghematan belanja bagi pemerintah dengan adanya fasilitas tersebut.
Pengelolaan dana berarti kegiatan pemerintah mengelola dana baik yang berasal dari APBN maupun sumber lainnya untuk tujuan tertentu. PNBP dari bidang ini misalnya penerimaan dari jasa giro hingga penerimaan dari sisa anggaran pembangunan.
Hak Negara lainnya adalah hak yang dimiliki negara selain dari lima bidang di atas. Contohnya yaitu pemasukan negara dari hasil lelang barang sitaan, salah satunya rumah lelang, hingga pemasukan dari pembayaran denda pelanggaran oleh masyarakat.
PNBP dibayarkan oleh wajib bayar baik orang maupun badan, melalui fasilitas pembayaran yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Saat ini pembayaran PNBP dapat dilakukan menggunakan dengan melalui portal Modul Penerimaan Negara Generasi ke-3 (MPN G-3), dengan penyetoran bisa melalui ATM, teller bank ataupun internet banking.
Pengelolaan PNBP
Berdasarkan PP Nomor 58 tahun 2022, disebutkan bahwa pengelolaan PNBP meliputi perencanaan pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan yang dilakukan oleh instansi pengelola PNBP di bawah Kementerian Keuangan.
Perencanaan PNBP dilakukan oleh pemerintah untuk menyusun rencana target penerimaan dan pagu penggunaan dana PNBP setahun anggaran. Dari situlah disusun rincian pendapatan yang termaktub dalam rincian APBN.
Setelah itu, pemerintah melaksanakan pengelolaan dengan menghitung PNBP terutang, dan menghitung PNBP yang telah dibayarkan untuk disetor ke kas negara. Selama tahun berjalan, instansi pengelola PNBP akan melakukan pemungutan maupun pencatatan PNBP terutang yang disampaikan kepada Menteri Keuangan secara berkala.
Instansi pengelola PNBP dalam hal ini bertugas secara berkala memeriksa dan menetapkan PNBP kurang bayar, surat ketetapan PNBP nihil ataupun PNBP lebih bayar. Di sisi lain, wajib bayar bisa mengajukan keringanan PNBP terutang untuk penundaan, pengangsuran, pengurangan hingga pembebasan kepada pemerintah, dengan syarat-syarat kondisi tertentu.
Contoh PNBP
Dalam dunia properti, umum dikenal biaya layanan untuk pendaftaran hingga pemeriksaan sertifikat tanah. Layanan ini dilakukan oleh kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Merujuk PP Nomor 128 tahun 2015 yang mengatur jenis hingga tarif PNBP di sektor pertanahan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, ada beberapa jenis PNBP tanah yaitu mulai dari pelayanan survei hingga pendaftaran tanah.
Karena itulah, ketika Anda melakukan transaksi pembelian properti, ada biaya PNBP yang turut serta di dalamnya.
Itulah penjelasan seputar PNBP mulai dari pengertian, jenis objek hingga contohnya. Mengenai contoh PNBP, sebenarnya bisa diperhatikan dalam berbagai aktivitas administratif yang familiar pada keseharian masyarakat.
Ada berbagai biaya pelayanan administratif maupun biaya denda pelanggaran yang wajib dibayarkan oleh masyarakat, yang mana itu juga adalah bagian dari PNBP.
Tonton video berikut untuk mengetahui biaya tambahan jual beli rumah yang perlu dipersiapkan!
Temukan lebih banyak pilihan rumah terlengkap di Daftar Properti dan Panduan Referensi seputar properti dari Rumah247.com
