Rumah247.com – Bagi Anda yang memiliki rumah atau properti lain, sudah pasti harus membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahunnya. Jenis pajak ini sangat penting bagi pemerintah daerah karena cukup potensial dan berkontribusi terhadap pendapatan daerah. Karena itu, masyarakat diimbau untuk tepat waktu membayar PBB paling lambat 6 bulan sejak mendapatkan tagihan.
Sayangnya, masih banyak orang yang menunggak PBB hingga puluhan tahun. Dengan nilai tunggakan yang makin besar, berbagai pemerintah daerah pun kembali meluncurkan program pemutihan PBB 2023 dengan harapan menarik minat masyarakat untuk membayar pajak.
Apa itu pemutihan PBB 2023? Yuk cari tahu penjelasan selengkapnya melalui artikel berikut ini:
Daftar Kota dan Kabupaten yang Memberikan Pemutihan PBB 2023
Pemutihan PBB 2023 adalah pembebasan denda atas tagihan pajak yang diberikan pemerintah daerah bagi masyarakat yang belum membayar PBB dalam periode tertentu. Seharusnya, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2016 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan warga yang terlambat atau tidak membayar PBB akan dikenakan denda sebesar 2% dari total tagihan per bulan. Namun, dengan adanya program pemutihan PBB 2023, denda tersebut dihapuskan dan warga cukup membayar tagihan pokoknya saja.
Selama 2 bulan pertama tahun ini, sudah ada beberapa pemerintah daerah yang menerapkan program pemutihan PBB 2023. Apakah daerah Anda masuk salah satunya? Cek informasi selengkapnya di bawah ini:
Pertama ada Pemerintah Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan yang memberikan fasilitas pemutihan PBB 2023 atau pembebasan denda atas tunggakan tahun pajak 1990 sampai 2022. Selain pembebasan denda, pemkot juga memberikan fasilitas diskon pokok PBB 2023 untuk tahun pajak 1990-2022 jika wajib pajak membayar tahun ini.
Tidak berhenti sampai di situ, diskon sebesar 25% juga diberikan untuk pembayaran BPHTB khusus bagi Anda wajib pajak yang mengikuti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Waktu yang diberikan pemda pun cukup panjang yakni sepanjang tahun 2023.
Di Provinsi Jawa Barat ada Pemerintah Kota Bogor yang telah menerapkan pemutihan PBB 2023. Masyarakat diimbau untuk segera mendapatkan SPPT elektronik agar bisa menikmati insentif yang diberikan melalui situs resmi bappenda.bogorkab.go.id. Selama program berjalan, pemerintah memberikan keringanan pembayaran dengan 3 cara yakni:
Masyarakat yang tinggal di Kecamatan Sidomukti, Salatiga bisa cukup lega karena pemerintah menerapkan pemutihan PBB 2023 dengan memberikan penghapusan sanksi administrasi berupa denda atas tunggakan PBB-P2 untuk tahun pajak sampai 2022. Pengurangan pokok pajak ketetapan PBB-P2 tahun 2023 juga diberikan bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran di bulan Januari-April. Namun, untuk menikmati program ini ada sejumlah syarat yang harus diperhatikan antara lain:
Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo mengumumkan program pemutihan denda pajak daerah dengan memberikan penghapusan denda administratif untuk tunggakan sampai tahun pajak 2022.
Berlaku hingga 31 Maret, pemutihan PBB 2023 ini tidak hanya berlaku untuk PBB tapi juga jenis pajak lain seperti BPHTB, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak air dan tanah, pajak parkir, sampai pajak penerangan jalan (Non-PLN). Masyarakat yang ingin menikmati program ini bisa langsung membayarkan tunggakan melalui lokasi yang ditunjuk atau e-commerce. Nantinya biaya yang tertera adalah pokok pajak saja karena denda telah otomatis dihapus dari sistem.
Pemutihan PBB 2023 memang ditunggu-tunggu oleh banyak masyarakat di Indonesia. Jika Anda ingin membeli rumah, nantinya Anda juga akan wajib membayar PBB secara rutin. Nah, makanya pastikan Anda memiliki bujet untuk itu saat membeli rumah. Cek daftar hunian di kawasan Medan di bawah Rp1 miliar di sini!
Aturan Pemutihan PBB 2023
Setiap aturan/kebijakan yang disebarluaskan pada masyarakat tentu telah melalui serangkaian diskusi dan pertimbangan oleh pemerintah daerah. Termasuk pemberian pemutihan PBB 2023, para kepala daerah telah berkoordinasi dengan pemangku jabatan lain dalam menentukan nilai diskon yang diberikan agar menguntungkan masyarakat sekaligus tidak merugikan kas daerah.
Di Kecamatan Sidomukti, Salatiga misalnya, aturan pemutihan PBB 2023 yang berlaku disampaikan melalui Surat Keputusan Walikota Salatiga Nomor 971.11/595.2022 tentang Pemberian Stimulus Pembayaran PBB-P2 dalam rangka pemulihan ekonomi masyarakat dampak penyebaran Covid-19 di Kota Salatiga tahun 2023. Melalui peraturan tersebut pemerintah setempat memberikan stimulus pengurangan pokok PBB sampai penghapusan sanksi administrasi.
Syarat Pemutihan PBB 2023
Setiap pemerintah daerah memiliki syarat tersendiri dalam menerapkan program pemutihan PBB 2023. Untuk masyarakat Banjarbaru, pemerintah daerah setempat memberikan diskon hingga 10% namun dengan syarat pembayaran tunggakan harus dilunasi pada periode Januari-Juni 2023. Jika wajib pajak melakukan pelunasan pada rentang bulan Juli-Desember, diskon yang didapatkan hanya sebesar 5% saja.
Beda halnya dengan pemerintah di Kecamatan Sidomukti, Salatiga yang memberikan sejumlah syarat untuk menikmati diskon PBB 2023. Potongan sebesar 20% diberikan jika warga membayar tunggakan pada periode Januari-Februari saja. Jika lewat dari itu, diskon yang diberikan hanya 10% saja dan bisa didapatkan hingga bulan April. Selain itu, program pemutihan PBB 2023 dan diskon hanya ditujukan bagi masyarakat awam, instansi pemerintah dan pengelola jalan tol dikecualikan.
Fungsi Pemutihan PBB
Pemutihan PBB 2023 diberikan beberapa pemerintah daerah sebagai langkah membantu masyarakat yang sempat menunggak pajak untuk bisa melunasinya. Selama pandemi, ekonomi sempat terpuruk dimana banyak PHK terjadi sehingga warga kesulitan membayar pajak. Melalui program ini, pemda berharap kesadaran dalam membayar pajak kembali meningkat sehingga nilai tunggakan menurun dan warga juga terbebas dari tagihan yang terus mengejar.
Tidak hanya itu, kehadiran PBB sangat penting dalam membangun suatu wilayah karena uang yang terkumpul dari masyarakat akan digunakan untuk berbagai kegiatan seperti infrastruktur dengan membangun jalan, jembatan, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya. Jadi bisa disimpulkan fungsi pemutihan PBB adalah membantu menambah kas daerah sehingga kegiatan pemerintah bisa terus berjalan. Jika pemerintah memiliki dana hasil pajak yang cukup, masyarakat juga yang akan menikmati hasil pembangunan dan pengembangan berbagai sarana seperti transportasi umum. Yuk sebagai warga negara yang baik kita taat membayar pajak!
Tonton video berikut ini untuk mengenal apa itu Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)!
Temukan lebih banyak pilihan rumah terlengkap di Daftar Properti dan Panduan Referensi seputar properti dari
