Rumah247.com – Pengembangan strategi dan inovasi terus dilakukan untuk memberikan akses yang luas pada kalangan MBR memiliki rumah. Program perumahan subsidi harus dilakukan dengan melibatkan banyak pengembang besar dan mekanisme yang dibuat untuk memetakan kebutuhan maupun suplai hunian yang bisa dibangun pengembang.
Backlog perumahan masih jadi pekerjaan rumah yang besar bagi pemerintah khususnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Saat ini jumlah backlog perumahan ditengarai mencapai 12,7 juta dan bila ditambah dengan rumah tangga baru yang diasumsikan membutuhkan rumah maka ada tambahan kebutuhan hunian mencapai 800 ribu unit setiap tahunnya.
Menurut Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna, dibutuhkan inovasi khususnya skema pembiayaan yang tepat untuk menyasar segmen besar kalangan masyarakat yang membutuhkan hunian selain strategi lain yang juga harus terus dikembangkan.
“Salah satu inovasi penting yang harus terus dikembangkan dalam rangka mengatasi backlog perumahan adalah dengan menerapkan nomor urut khususnya untuk kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang bisa mengakses program rumah subsidi. Dengan begitu program ini bisa efektif dan tepat sasaran,” ujarnya.
Dengan diberikan nomor urut bertujuan menjadi data yang jelas khususnya dari sisi demand atau permintaan maupun suplai yang bisa disiapkan oleh kalangan perusahaan developer. Tingkat kebutuhan perumahan juga bisa lebih mudah dipetakan baik dari sisi permintaan yang besar maupun lokasi-lokasi perumahan yang banyak diinginkan calon konsumen.
Pengembang-pengembang besar juga diharapkan lebih aktif untuk membangun rumah subsidi. Para pengembang besar seperti Sinar Mas Land, Ciputra Group, Summarecon, Agung Podomoro, dan lainnya bisa keroyokan mengembangkan perumahan dan menjualnya dengan sistem nomor urut pemesanan (NUP).
Dengan mekanisme ini bisa dipetakan dan diidentifikasi kebutuhan rumah termasuk berapa suplai yang bisa dihasilkan untuk memenuhi pasar tersebut dan selanjutnya dilakukan dengan sequence. Tahun ini didata kebutuhan rumahnya sehingga jumlah konsumen MBR bisa diidentifikasi.
“Namun mekanisme ini membutuhkan kalangan pengembang swasta yang lebih aktif sehingga efektif untuk mempercepat antara suplai dan demand dan dalam jangka panjang mengurangi backlog. Program subsidi melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) juga bisa ikut menyesuaikan penyalurannya yang lebih tepat sasaran,” pungkas Herry.
Temukan lebih banyak pilihan rumah terlengkap di Daftar Properti dan Panduan Referensi seputar properti dari Rumah247.com
